JAWA BARAT, Shotlist.id – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Barat mengusulkan Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, sebagai calon Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI untuk menggantikan Sudaryono.
Usulan tersebut disampaikan Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat, Yudi Setia Kurniawan.
Menurutnya, aspirasi itu berasal dari para pengurus dan petani di tingkat bawah yang menilai Don Muzakir memiliki pemahaman kuat terhadap program swasembada pangan dan ketahanan pangan.
Yudi mengatakan, Don Muzakir dinilai memiliki gagasan yang sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di sektor pertanian.
“Kami menilai Don Muzakir layak meneruskan perjuangan di Kementerian Pertanian. Pemikiran, konsep, dan gagasannya satu frekuensi dengan program Asta Cita Presiden Prabowo terkait swasembada pangan dan ketahanan pangan. Beliau juga dikenal pekerja keras yang terus menyemangati petani di lapangan,” ujar Yudi, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, usulan tersebut merupakan aspirasi dari pengurus Tani Merdeka Indonesia mulai dari tingkat koordinator desa, koordinator kecamatan, hingga dewan pengurus daerah di Jawa Barat.
Don Muzakir sendiri dikenal sebagai putra asal Aceh yang memimpin Tani Merdeka Indonesia, organisasi yang disebut digagas Presiden Prabowo Subianto bersama Sudaryono sebagai dewan pembina.
Ia juga disebut menerima Satya Lencana Pertanian dari Presiden dalam momentum panen raya di Karawang, Jawa Barat.
Dukungan serupa disampaikan Pengurus Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Garut, Mamat Acek.
Ia menilai Don Muzakir merupakan sosok yang dekat dengan petani karena aktif turun langsung ke berbagai daerah untuk memberikan motivasi sekaligus mendukung program swasembada pangan.
“Don Muzakir adalah pejuang petani dari bawah. Beliau rajin turun ke lapangan, bekerja keras, dan terus menyemangati petani dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo. Kami menilai beliau sangat layak menjadi Wakil Menteri Pertanian RI,” kata Mamat Acek.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan para petani tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dalam proses pengisian jabatan Wakil Menteri Pertanian.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Presiden maupun pemerintah terkait usulan tersebut.
Pengangkatan Wakil Menteri Pertanian merupakan kewenangan Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*** (Yosep Trisna)
