SUMEDANG, Shotlist.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya mendorong penguatan sinergi antardaerah dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
Salah satunya dilakukan melalui pertukaran praktik baik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dengan Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah yang membagikan pengalaman dan inovasi programnya kepada Pemerintah Kota Batam.
Studi komparasi tersebut berlangsung di Sekretariat Daerah, Pusat Pemerintahan Sumedang, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan Pemerintah Kota Batam untuk mempelajari berbagai program TPAKD yang telah dikembangkan di Kabupaten Sumedang.
Sejumlah pihak turut mengikuti kegiatan tersebut, di antaranya perwakilan OJK Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, BPKAD Kota Batam, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bagian Perekonomian, serta Bagian Perencanaan Keuangan Kota Batam.
Manajer OJK Tasikmalaya Putu Arya Wirasetyanta yang mewakili Kepala OJK Tasikmalaya mengatakan, pertukaran pengalaman antardaerah menjadi bagian penting dalam memperkuat implementasi TPAKD.
Menurutnya, TPAKD tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi, tetapi juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara potensi ekonomi daerah dengan akses keuangan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
“TPAKD diharapkan menjadi katalis yang menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Putu.
Ia mengatakan, setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda. Karena itu, praktik baik yang dibagikan melalui studi komparasi tidak harus diterapkan secara sama persis, melainkan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
“Pertukaran praktik baik antardaerah melalui studi komparasi ini diharapkan dapat memperkuat inovasi program sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah,” katanya.
Menurut Putu, perluasan akses keuangan juga diharapkan tidak berhenti pada peningkatan inklusi keuangan.
Lebih jauh, akses tersebut harus mampu mendorong masyarakat masuk ke dalam kegiatan ekonomi produktif sehingga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan.
Desa EKI Geotheater Rancakalong Jadi Salah Satu Praktik Baik
Dalam studi komparasi tersebut, TPAKD Kabupaten Sumedang memaparkan sejumlah program yang dikembangkan untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI) Geotheater Rancakalong.
Program tersebut mengintegrasikan peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan pengembangan potensi ekonomi masyarakat di wilayah setempat.
Konsep tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana akses terhadap layanan keuangan dapat dikembangkan bersamaan dengan penguatan potensi ekonomi lokal.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya didorong untuk mengenal dan menggunakan produk maupun layanan keuangan, tetapi juga diarahkan agar mampu memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif.
Komoditas Padi Didorong Dukung Program MBG
Praktik lainnya adalah Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) komoditas padi.
TPAKD Kabupaten Sumedang menangkap peluang kebutuhan pangan yang muncul dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komoditas padi kemudian dikembangkan sebagai bagian dari upaya menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan kebutuhan program pemerintah.
Pengembangan tersebut turut diperkuat melalui akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Salah satu instrumen yang digunakan adalah Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) untuk mendukung kebutuhan permodalan sektor produktif di Kabupaten Sumedang.
Dengan demikian, program TPAKD tidak hanya berbicara mengenai akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga bagaimana pembiayaan dapat diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi yang memiliki potensi berkembang.
TPAKD Diharapkan Beri Dampak Nyata
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Mulyani Toyibah mengatakan, berbagai program TPAKD di daerahnya diarahkan agar perluasan akses keuangan memberikan dampak ekonomi yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Menurutnya, potensi unggulan daerah perlu dihubungkan dengan akses pembiayaan dan layanan keuangan yang sesuai.
“Melalui TPAKD, kami berupaya menghubungkan potensi unggulan daerah dengan akses keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Mulyani.
Ia menyebut pengembangan Desa EKI, komoditas padi untuk menangkap peluang Program MBG, serta penguatan akses pembiayaan melalui KURDA menjadi bagian dari strategi tersebut.
“Pengembangan Desa EKI, komoditas padi dengan menangkap peluang Program MBG, serta penguatan akses pembiayaan melalui KURDA menjadi bagian dari upaya agar program TPAKD dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang,” katanya.
OJK Dorong TPAKD Jadi Forum Kolaborasi
OJK Tasikmalaya menilai penguatan TPAKD membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.
Kolaborasi tersebut penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan masyarakat sekaligus mencari solusi keuangan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi masing-masing daerah.
Melalui studi komparasi ini, pengalaman Kabupaten Sumedang diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Pemerintah Kota Batam dalam menyusun dan mengembangkan program TPAKD.
Namun, penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan potensi, karakteristik, serta kebutuhan masyarakat Kota Batam.
Pertukaran pengalaman antardaerah juga diharapkan tidak berhenti pada kegiatan studi komparasi.
Lebih dari itu, praktik baik yang diperoleh dapat menjadi inspirasi untuk melahirkan inovasi baru dalam memperluas akses keuangan sekaligus mendorong kegiatan ekonomi produktif.
OJK Tasikmalaya pun terus mendorong TPAKD agar semakin berperan dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Dengan akses keuangan yang semakin luas dan tepat sasaran, masyarakat diharapkan tidak hanya lebih mudah memperoleh layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kesejahteraan ekonomi daerah.***
